Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota pada Provinsi Banten 2020-2024

Abstract

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Banten pada periode 2020–2024.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu regresi data panel yang didukung oleh wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Populasi penelitian mencakup delapan kabupaten/kota dengan teknik sampel jenuh. Setelah uji outlier menggunakan metode Z-Score, diperoleh 32 observasi yang dianalisis menggunakan Fixed Effect Model (FEM) pada EViews 12.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, tetapi secara simultan berpengaruh signifikan. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 93,88% menunjukkan kemampuan model yang tinggi, yang juga dipengaruhi oleh efek tetap pada masing-masing daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak hanya bergantung pada besarnya PAD, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan keuangan, efisiensi belanja, serta optimalisasi potensi daerah.

Keterbatasan penelitian – Secara empiris, ruang lingkup penelitian ini terbatas secara geografis pada Provinsi Banten dan hanya mengobservasi periode spesifik (2020-2024) yang diwarnai oleh ketidakstabilan ekonomi makro. Selain itu, variabel independen murni difokuskan pada tiga instrumen PAD, sehingga masih banyak faktor determinan lain, seperti dana perimbangan pusat atau efisiensi belanja daerah, yang belum dimasukkan dalam pemodelan regresi ini.

Implikasi – Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan sinyal penting bagi pemerintah daerah bahwa realisasi kemandirian keuangan tidak bisa sekadar bertumpu pada pencapaian target pendapatan secara nominal. Implikasi kebijakan yang disarankan menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pungutan secara komprehensif, mengelola anggaran secara efisien, memperbaiki tata kelola BUMD, serta mempercepat adopsi teknologi digital guna menyempurnakan sistem administrasi dan pencatatan pendapatan daerah.

Kebaruan – Orisinalitas penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan mixed methods dalam mengevaluasi determinan kemandirian keuangan daerah. Ketika mayoritas studi terdahulu hanya bergantung pada pengujian tren kuantitatif, penelitian ini memadukan validitas model statistik tingkat tinggi dengan konfirmasi empiris berbasis wawancara kualitatif langsung dari praktisi (Bapenda), sehingga menghasilkan pemahaman yang jauh lebih faktual, kaya, dan kontekstual mengenai dinamika pengelolaan keuangan daerah di lapangan.