Dinamika implementasi transportasi berbasis aplikasi Maxride di Kota Pekanbaru: Analisis inovasi pelayanan publik dan kesiapan regulasi
DOI:
https://doi.org/10.60036/jbm.1287Keywords:
Maxride, Collaborative Governance, Inovasi Transportasi, Regulasi, Smart MobilityAbstract
Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi Maxride sebagai platform transportasi berbasis aplikasi yang menggunakan kendaraan roda tiga (bentor) di Kota Pekanbaru melalui perspektif collaborative governance dan kesiapan regulasi.
Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (literature review) dan analisis kebijakan (policy analysis). Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal terindeks, dokumen regulasi transportasi nasional dan daerah, laporan pemerintah, serta pemberitaan media yang kredibel.
Temuan – Maxride berpotensi mengisi celah layanan transportasi di kawasan permukiman padat dan gang sempit yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pengemudi bentor informal. Namun, implementasinya terhambat oleh ketidaksiapan regulasi yang terlihat dari ketiadaan klausul kendaraan roda tiga dalam UU No. 22/2009, kekosongan Peraturan Menteri Perhubungan, serta belum adanya Peraturan Wali Kota Pekanbaru. Faktor penghambat utama lainnya adalah ketiadaan platform collaborative governance yang terstruktur.
Keterbatasan penelitian – Kajian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder dan belum didukung oleh pengumpulan data primer melalui observasi lapangan maupun wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, belum dilakukan analisis komparatif dengan inovasi transportasi lokal di daerah lain.
Implikasi – Penelitian ini merekomendasikan penerbitan Peraturan Wali Kota Pekanbaru sebagai pedoman regulasi awal dan perlunya pembentukan forum kolaborasi multipihak untuk menyusun kebijakan yang adaptif. Kementerian Perhubungan juga disarankan untuk mengevaluasi regulasi transportasi berbasis aplikasi di tingkat nasional.
Kebaruan – Kajian ini merupakan salah satu penelitian akademis pertama yang secara spesifik menganalisis Maxride sebagai fenomena inovasi transportasi roda tiga berbasis aplikasi dari perspektif administrasi publik dan collaborative governance di kota menengah Indonesia.
Downloads
References
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Ananda, R., & Umanto. (2025). Evaluating Public Policy in Practice: A Critical Systematic Literature Review of Methods, Trends, and Gaps, from 2015 to 2023. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 17(1), 35–58. https://doi.org/10.33701/jtp.v17i1.5166.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru. (2023). Pekanbaru dalam angka 2023. BPS Kota Pekanbaru.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). The new public service: Serving, not steering. M.E. Sharpe.
Desta, R., & Al-Fatih, S. (2024). Politik Hukum Pembaharuan Hukum Transportasi Online: Menuju Regulasi Adaptif Berbasis Dynamic Governance. Jurnal Rectum, 6(2), 210-224.
Efendy, E., Defriansyah, D., Wijaya, E., & Haryadi, E. (2025). Aspek hukum pengelolaan transportasi umum berbasis aplikasi online menurut Undang-Undang Pengangkutan. Consensus: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 13–20. https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/consensus
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011.
Faturahman, B., & Al Hafis, R. I. (2025). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kelurahan Pangkalan Kasai. Journal of Public Administration Review, 2(1), 313–328. https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/313-328
Google, Temasek, Bain & Company. (2022). e-Conomy SEA 2022: Through the waves, towards a sea of opportunity.
Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 1–10.
Hartley, J. (2005). Innovation in governance and public services: Past and present. Public Money and Management, 25(1), 27-34. https://doi.org/10.1111/j.1467-9302.2005.00447.
Kayesa, N. K., & Shung-King, M. (2021). The role of document analysis in health policy analysis studies in low and middle-income countries: Lessons for HPA researchers from a qualitative systematic review. Health Policy Open, 2, 100024. https://doi.org/10.1016/j.hpopen.2020.100024.
Kusuma, W. W., Saimima, I. D. S., & Dudung, S. D. I. (2025). Analisis legalitas kendaraan roda tiga sebagai angkutan orang dan barang. Jurnal Mectoria, 16(1), 81–90.
Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media. Government Information Quarterly, 29(4), 446-454. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.003
Maruru, S. H. K., Lestari, T., Sholikah, D. I., Putra, T. H., & Hidayat, M. F. (2024). Tinjauan hukum terhadap regulasi dan pengawasan layanan transportasi online (Studi kasus Grab di Indonesia). Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 6(2), 176–183.
Media Center Riau. (2026, May 26). Dishub Pekanbaru dan Petugas Gabungan Tertibkan Angkutan ODOL di Jalan Protokol. https://mediacenter.riau.go.id/read/dishub-pekanbaru-dan-petugas-gabungan-tertibkan-angkutan-odol-di-jalan-protokol.
Muluk, K. (2023). Manajemen inovasi pemerintah daerah: Kerangka analisis dan praktik terbaik. Rajawali Pers.
OECD. (2021). Innovative citizen participation and new democratic institutions: Catching the deliberative wave. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/339306da-en
Rahmawati, F., Santoso, A., & Muslimin, M. (2022). Regulasi transportasi online di Indonesia: Antara kepastian hukum dan dinamika inovasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 201-219.
Ramadhan, Y., & Iskandar, T. (2022). Aksesibilitas transportasi publik bagi kelompok rentan di kota-kota Indonesia: Perspektif keadilan spasial. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 33(1), 67-84.
Rahman, A., & Hermawan, T. (2024). Bertahan Sampai Kapan? Becak Motor versus Moda Transportasi Digital di Kawasan Perkotaan. Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi, 13(1), 45-60.
Riaumandiri.co. (2025). Dishub tak perbolehkan bajaj online beroperasi di Pekanbaru. Diakses pada 13 Juni 2025, dari https://riaumandiri.co/article/125940/dishub-tak-perbolehkan-bajaj-online-beroperasi-di-pekanbaru.
Rochet, J. C., & Tirole, J. (2003). Platform Competition in Two-Sided Markets. Journal of the European Economic Association, 1(4), 990–1029. https://doi.org/10.1162/154247603322493212.
Sankofa, N. (2023). Critical method of document analysis. International Journal of Social Research Methodology, 26(6), 745–757. https://doi.org/10.1080/13645579.2022.2113664.
Sanyoto, H. (2025). Perilaku Ekonomi dan Manajemen Finansial Pengemudi Transportasi Berbasis Aplikasi di Era Gig Economy. Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi (JUPEA), 5(1), 89-101.
Sanyoto, S. D., & Sarwono, A. E. (2025). Perilaku pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan finansial oleh driver ojek online Maxim di Kota Surakarta. Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 5(2), 46–52. https://doi.org/10.55606/jupea.v5i2.3864
SorotKabar. (2025, 12 Desember). Bajaj Maxride belum boleh beroperasi di Pekanbaru, DPRD minta Dishub tindak tegas. https://sorotkabar.com/detail/12194/bajaj-maxride-belum-boleh-beroperasi-di-pekanbaru-dprd-minta-dishub-tindak-tegas.
Tenggara Strategics. (2023). Naskah Kebijakan: Pengelolaan Pekerja Gig di Indonesia dan Dampak Ekonomi Platform Digital terhadap Kesejahteraan Mitra. Jakarta: Tenggara Strategics.
Utomo, C. W., & Setiawan, B. (2022). Transformasi digital ekosistem transportasi perkotaan: Tantangan tata kelola di era platform economy. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 26(2), 134-152. https://doi.org/10.22146/jsp.67891.
Velinta, M. S., Agustina, M. F., & Kamil, M. (2021). New public service dalam moda transportasi publik di Indonesia masa pandemi Covid-19. Jurnal Inovasi Aparatur, 5(3), 195–204.
Wahyudi, A. (2025). Analisis Kekosongan Hukum Terhadap Transportasi Berbasis Aplikasi: Dilema Regulasi dan Perlindungan Hukum Sektor Transportasi Non-Konvensional. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Islam, 9(2), 145-162.
Wardana, D., Wijaya, M., & Al Hafis, R. I. (2023). Enhancing Collaborative Governance in Managing Grand Forest Park in Riau, Indonesia. Journal of Contemporary Governance and Public Policy, 4(2), 215–228. https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.208.
Warsono, H., Al Hafis, R. I., & Putra, H. D. (2020). Collaborative Governance: Efforts to Improve the Quality of Public Transportation Services in Indonesia. Talent Development & Excellence, 12(3s), 251–264.
Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Schichtel, M. (2022). An integrated framework for e-government adoption: Development and empirical evidence from a survey. International Journal of Public Administration, 45(4), 288-307. https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1918804.
Zainudin, A., & Rahayu, S. (2022). Strategi Manajemen Hubungan Pelanggan dan Keamanan Sistem Transportasi Berbasis Aplikasi Online. Jurnal Inovasi Digital dan Teknologi Komunikasi, 11(2), 115-128.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rahmatul Syafitri Pribadi, Sufian Hamim, Raden Imam Al Hafis, Admiral
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
